Dana Role Sharing 12 Ribu Ruang Kelas Siap Dibangun

“Pendidikan yang berkualitas dapat me-leverage keberhasilan pembangunan Jabar secara menyeluruh,” tegas Gubernur.

PK-Sejahtera Online: [Bandung] Pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan dana role sharing sebesar Rp 236,89 Milyar pasca ditetapkannya APBD Perubahan tahun 2008 di Aula Gedung Sate, Senin (13/10). Jumlah tersebut lebih besar dari dana tahun lalu sebesar Rp 203 Milyar pada tahun 2007, sedang dana tahun 2006 sebesar Rp 50,74 Milyar. Gubernur Jabar dari PKS, Ahmad Heryawan menyerahkan langsung dana tersebut kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jabar.

Heryawan mengungkapkan, peluncuran dana role sharing tersebut akan dipergunakan untuk rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB). Tahun ini sedikitnya 12 ribu ruang kelas baru yang akan dibangun di berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Dana tersebut diharapkan dapat menjadi sarana penguat komitmen bersama mewujudkan keberhasilan program-program pembangunan, khususnya pendidikan.

“Pendidikan yang berkualitas dapat me-leverage keberhasilan pembangunan Jabar secara menyeluruh,” tegas Gubernur.

Pendidikan di Jabar, sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional diarahkan pada pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan global.

Pendidikan di Jabar, sambung Gubernur, sampai saat ini masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang cukup berat, seperti terbatasnya kesempatan untuk memperoleh layanan pendidikan. Sekitar 1,4 juta siswa belum mendapat kesempatan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang SMP dan SMA serta kondisi sarana dan prasarana pendidikan belum memadai yang terlihat dari tingginya tingkat kerusakan ruang kelas.dan masih kurangnya ruang kelas baru SD/MI/SMP/MTs. Sementara itu jumlah guru khususnya di daerah terpencil masih kurang serta masih terbatasnya anggaran pendidikan yang tersedia.

Menyiasati hal itu, Pemprov. Jabar melakukan berbagai strategi, salah satunya melalui Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan. Prakteknya dilakukan sinergitas langkah bersama antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat, secara khusus sinergitas langkah pemerintah diwujudkan melalui sharing pendanaan pendidikan, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemprov, maupun Pemkab/Pemkot. Sedangkan, pihak swasta dan masyarakat dapat ikut serta menyelenggarakan pendidikan, komite sekolah, dan program Corporate Social Responsibility.

Mengenai program wajib belajar pendidikan sembilan tahun di Jabar, belum menunjukkan tingkat pencapaian seperti diharapkan. Strategi yang dilaksanakan, Jabar bebas putus jenjang sekolah, yang diimplementasikan pada kebijakan pendidikan murah, terjangkau dan berkualitas, harus diupayakan dan didukung keberhasilannya seoptimal mungkin. Sebagai langkah awal Gubernur meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% pada tahun 2009. [Setia Lesmana]

Pengirim: Muhammad Hilal N Update: 15/10/2008 Oleh: Muhammad Hilal N